Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertindak sigap dalam menanggulangi krisis kekeringan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah kawasan di Kalimantan Barat. Melalui sinergi antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Barat, kementerian ini mengerahkan berbagai fasilitas untuk menjamin ketersediaan air bagi warga sekaligus mendukung upaya mitigasi kebakaran. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pada musim kemarau tahun 2026 ini, tingkat kesiapsiagaan terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan infrastruktur lapangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada wujud fisiknya saja, tetapi juga pada pemanfaatan optimalnya untuk menangani bencana, menjaga pasokan air, merawat kelestarian lingkungan, dan menjamin keselamatan publik.

Sebagai bentuk nyata penanganan usai Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan status darurat bencana karhutla, Kementerian PU segera mendistribusikan mesin pompa dan menyuplai air bersih ke wilayah-wilayah krisis, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau. Selain dukungan logistik, personel lapangan juga diterjunkan ke Ketapang dan Kubu Raya guna memetakan secara langsung kebutuhan infrastruktur dan sumber daya air yang paling mendesak.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memaparkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah setempat sejak dampak kekeringan mulai memburuk. Bantuan yang disalurkan mencakup penyediaan pompa air dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tim lapangan yang diterjunkan juga bertugas mengidentifikasi bentuk dukungan spesifik yang dapat diberikan oleh sektor Sumber Daya Air (SDA) maupun Cipta Karya. Tahid menambahkan, kemarau panjang akibat fenomena El Nino sangat memicu lonjakan risiko kebakaran di Kalimantan. Penanganan karhutla di pesisir Kalimantan Barat tergolong rumit karena didominasi oleh lahan gambut, berbeda dengan kawasan hulu yang struktur tanahnya berupa tanah mineral. Oleh sebab itu, selain merespons masa darurat, BWS Kalimantan I juga melakukan upaya pencegahan dengan mendata titik-titik sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk pemadaman api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Di sisi lain, Kepala BPBPK Kalimantan Barat, Mohd. Yoza Habibie, menjelaskan bahwa institusinya berfokus pada penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah krisis, meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Pontianak, Singkawang, dan Sanggau. Pasokan air bersih tersebut diambil dari fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdekat untuk kemudian diangkut menuju daerah yang membutuhkan.

Untuk merealisasikan seluruh upaya penanggulangan tersebut, BWS Kalimantan I dan BPBPK Kalimantan Barat telah menyiagakan alat-alat berat dan peralatan taktis secara masif. Daftar fasilitas yang diterjunkan meliputi empat unit pompa pemadam kebakaran, sepuluh unit pompa alkon, dua unit generator set, satu alat geolistrik, dan empat tangki air berkapasitas 5.000 liter. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dua hidran umum berkapasitas 2.000 liter beserta 49 fondasinya, delapan toilet portabel, tujuh tangki septik berkapasitas 2.000 liter, serta enam unit perahu karet. Guna menunjang pergerakan teknis di lapangan, dikerahkan pula satu unit ekskavator long arm dan tiga unit ekskavator standar. Sementara itu, kelancaran distribusi air dimaksimalkan dengan lima truk tangki air berkapasitas 4.000 liter, satu truk pompa bergerak, satu unit pompa portabel, dan dua truk penyedot tinja. Mobilisasi seluruh armada dan peralatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam menjaga ketahanan air serta memperkuat mitigasi bencana kemarau dan karhutla di Kalimantan Barat.