Jakarta - Sebagai bentuk respons cepat terhadap peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Selimau 3, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut turun tangan pada Kamis (20/8/2026). Melalui kolaborasi antara Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Utara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor, kementerian ini mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat. Langkah taktis tersebut mencakup pengiriman personel beserta sarana dan prasarana guna membantu upaya pemadaman sekaligus memutus rantai penyebaran api di lokasi kejadian.

Terkait langkah antisipatif ini, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman karhutla dan krisis kekeringan selama periode kemarau tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung di lapangan. Menurut Menteri Dody, fokus Kementerian PU tidak terbatas pada konstruksi fisik infrastruktur semata, melainkan juga pada optimalisasi fungsi dari infrastruktur tersebut dalam mendukung upaya mitigasi bencana, mengamankan pasokan air, merawat kelestarian lingkungan, serta menjamin keselamatan warga.

Dalam pelaksanaan operasi pemadaman di lapangan, BPBPK Kalimantan Utara dan BWS Kalimantan V Tanjung Selor masing-masing menerjunkan lima orang personel Satgas Tanggap Darurat. Guna memastikan kelancaran suplai air ke lokasi kebakaran, dua unit truk tangki air yang masing-masing memiliki kapasitas 4.000 liter turut disiagakan. Proses pemadaman dan pelokalisasian sebaran api ini dieksekusi secara terpadu melalui sinergi tim gabungan yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulungan, BPBPK Kalimantan Utara, BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Kepolisian Resor (Polres) Bulungan, serta tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan.

Menanggapi pengerahan sumber daya tersebut, Kepala BPBPK Kalimantan Utara, Syafrudin, menjelaskan bahwa bantuan armada air dan personel lapangan merupakan wujud tanggap darurat Kementerian PU dalam mendampingi pemerintah daerah dan instansi berwenang menangani krisis karhutla. Ia berharap, kehadiran fasilitas dan tenaga operasional tersebut dapat mempercepat laju pemadaman dan pengendalian titik api, sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar dapat ditekan semaksimal mungkin.

Secara lebih luas, Kementerian PU senantiasa mengedepankan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana alam. Pengerahan sarana dan prasarana operasional diharapkan mampu memperkokoh mitigasi karhutla dan meminimalisasi ekses negatif lanjutan, seperti paparan kabut asap yang membahayakan kesehatan masyarakat. Melalui keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kalimantan Utara, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk selalu siaga mendampingi pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini sejalan dengan tugas dan kewenangan kementerian dalam menciptakan infrastruktur yang tangguh, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dan lingkungan.