Berdasarkan data per 2 Agustus 2026, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 91,27 persen dari target keseluruhan sebesar 95,98 persen. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan melibatkan sebanyak 1.621 tenaga kerja yang bekerja di lokasi pembangunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses konstruksi telah memasuki tahap akhir meskipun masih memerlukan penyelesaian pada beberapa pekerjaan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat masih berada dalam tahap penyelesaian dan menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama kondisi tanah yang keras di area proyek. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan fondasi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan perencanaan awal. Selain faktor tersebut, terdapat beberapa hambatan teknis lain yang turut memengaruhi pelaksanaan proyek. Meski demikian, Kementerian PU terus melakukan percepatan pembangunan dengan target penyelesaian pada akhir Agustus 2026.

Salah satu tantangan utama dalam proses konstruksi adalah kondisi tanah berbatuan di lokasi pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan metode pre-boring berbatu, yaitu teknik pengeboran awal menggunakan diameter yang lebih kecil sebelum pemasangan tiang pancang. Metode ini bertujuan memecah lapisan tanah yang keras sehingga proses pemasangan tiang pancang dapat dilakukan dengan lebih aman serta mengurangi risiko kerusakan akibat benturan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Sebagai upaya mempercepat penyelesaian proyek yang termasuk dalam program prioritas nasional tersebut, Kementerian PU akan memperkuat koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna menambah jumlah tenaga kerja di lapangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menteri Dody juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat pada berbagai daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah, baik dari aspek ketersediaan peserta didik maupun tenaga pendidik yang akan mendukung operasional sekolah.

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simboro dan Kepulauan dibangun di atas lahan seluas 8,03 hektare dengan total luas bangunan mencapai 40.958 meter persegi. Fasilitas pendidikan ini dirancang sebagai sekolah terpadu berbasis asrama yang dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang modern. Fasilitas tersebut meliputi gedung pendidikan untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, masjid, guest house, kantin, dapur umum, dua lapangan basket, serta sistem pengawasan CCTV yang beroperasi selama 24 jam untuk menunjang keamanan lingkungan sekolah.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Selain meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, proyek ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Pembangunan tersebut sejalan dengan Visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung target pengentasan kemiskinan hingga mencapai nol persen.