Nagekeo – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat proses pendataan dan pemeriksaan kelayakan bangunan fasilitas publik yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil berdasarkan instruksi langsung dari Menteri PU, Dody Hanggodo, guna memastikan keamanan penggunaan bangunan sekaligus menginventarisasi kebutuhan perbaikan. Fokus utama pemeriksaan ini ditujukan pada infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Saat meninjau wilayah terdampak di Nagekeo pada Selasa (18/8/2026), Menteri Dody menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara cepat.

Untuk mengakselerasi upaya tersebut, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT mengerahkan tambahan personel ke lapangan. Sebanyak 11 petugas dijadwalkan bertolak dari Kupang menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan bergabung dengan tiga petugas yang telah lebih dahulu bersiaga, sehingga total terdapat 14 personel yang bertugas. Tim ini akan memulai inspeksi di Labuan Bajo, yang mencakup Rumah Sakit Komodo dan Kantor Bupati, sebelum melanjutkan penyisiran ke wilayah Ruteng dan daerah terdampak lainnya. Evaluasi ini sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di masa tanggap darurat, sekaligus menjadi landasan utama untuk menentukan langkah rehabilitasi ke depannya.

Di samping pemeriksaan infrastruktur bangunan, sejak dua hari terakhir Kementerian PU juga secara intensif mengecek sarana dan prasarana air bersih di wilayah Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan ini mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), sistem perpipaan, jalur distribusi, hingga tempat penampungan air warga. Bekerja sama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pamsimas, tim di lapangan tidak sekadar mendata, tetapi juga langsung melakukan perbaikan fisik pada sarana yang rusak. Salah satu penanganan nyata telah dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba yang berhasil memulihkan pasokan air bersih bagi warga. Guna memaksimalkan langkah ini, sepuluh personel tambahan juga diberangkatkan dari Kupang pada Rabu (19/8/2026) untuk menangani fasilitas air di Maumere, Ende, dan Nagekeo.

Mengingat krusialnya ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi warga maupun pengungsi di masa darurat, Kementerian PU terus memastikan kecukupan pasokan logistik tersebut. Di Kabupaten Nagekeo, pemerintah telah menyediakan tiga unit Mobil Tangki Air (MTA) dan 16 unit Hidran Umum (HU), yang sebagian di antaranya merupakan aset pinjam pakai dari sisa penanganan musibah banjir di Mauponggo. Sementara itu, di Kupang juga telah disiagakan dua unit MTA dan satu unit truk tinja.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU kini sedang memetakan lokasi posko-posko pengungsian agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Pemenuhan air bersih akan diutamakan melalui optimalisasi jaringan perpipaan PDAM yang masih berfungsi. Namun, apabila sistem tersebut terkendala, pemerintah siap mengerahkan alternatif dukungan melalui mobil tangki dan hidran umum. Bahkan, pemerintah bersiaga untuk memobilisasi bantuan sarana air minum dari luar NTT, seperti depo di Surabaya, apabila situasi mendesak. Pengiriman bantuan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sebagai wujud komitmen dan respons cepat pemerintah dalam menjamin akses layanan dasar bagi masyarakat korban gempa selama masa tanggap darurat.