Jakarta – Sebagai respons atas bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat upaya penanganan infrastruktur di berbagai kawasan terdampak. Fokus utama dari langkah pemulihan ini diarahkan secara spesifik pada pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, yang mencakup penyediaan pasokan air bersih, fasilitas sanitasi, serta sistem pengelolaan persampahan darurat.

Terkait langkah tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemenuhan air bersih dan sanitasi di titik-titik pengungsian menjadi prioritas mendesak karena berkaitan erat dengan kesehatan dan kelangsungan hidup harian warga. Sejalan dengan arahan pusat, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT, Didik Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya tengah memetakan kebutuhan pengelolaan sampah dan penyedotan tangki septik (septic tank) akibat melonjaknya aktivitas di posko pengungsian. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, Kementerian PU berencana menambah armada truk tinja demi menjaga kebersihan lingkungan pengungsi. Selain itu, Kementerian PU juga proaktif mengidentifikasi kerusakan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hasil temuan sementara menunjukkan adanya kerusakan berupa retakan hingga gangguan struktural, yang penanganannya akan segera diprioritaskan melalui koordinasi bersama pengelola aset dan pemerintah daerah setempat.

Gerak cepat ini merupakan wujud komitmen nyata Kementerian PU untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar tetap dapat melayani masyarakat, terutama di tengah situasi krisis akibat bencana. Langkah strategis ini juga diimplementasikan agar sejalan dengan visi Sasaran Utama PU608, yakni menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan roda ekonomi warga. Ke depannya, Kementerian PU akan terus mengintensifkan pemantauan dan sinergi dengan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kelangsungan penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.