JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tengah berfokus menangani kerusakan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah. Penanganan dilakukan secara bertahap guna memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga roda perekonomian dan konektivitas warga setempat.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana agar segera berfungsi kembali. Menurutnya, sinergi yang erat dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar setiap tahapan perbaikan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal.

“Kami memastikan infrastruktur yang terdampak segera ditangani untuk menjaga konektivitas masyarakat, namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” jelas Menteri Dody.

Fungsional Terbatas dengan Syarat Ketat

Berdasarkan evaluasi teknis di lapangan, kondisi struktur jembatan, geometrik jalan, serta tanah di sekitar lokasi dinilai masih cukup labil pascalongsor. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati.

Sebagai langkah darurat, BPJN Aceh telah merampungkan pemasangan perkuatan sementara (shoring) pada struktur penyangga jembatan. Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, memastikan bahwa dengan terpasangnya shoring, Jembatan Enang-Enang sudah dapat difungsikan, meski dengan pembatasan yang ketat.

Saat ini, akses jembatan hanya dibuka pada siang hari khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua, dan roda empat dengan muatan maksimal lima ton.

“Kami sudah menginstruksikan Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di sana untuk membangun perkuatan di bawah jembatan, dan pengerjaannya sudah selesai. Insyaallah, pejalan kaki serta kendaraan roda dua dan empat sudah bisa melintas, tetapi untuk kendaraan bermuatan besar seperti truk masih dilarang demi keselamatan,” terang Zulkarnaini.

Jalur Alternatif dan Rekayasa Lalu Lintas

Selama masa penanganan darurat ini, BPJN Aceh terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) serta Dinas Perhubungan setempat. Sinergi ini bertujuan untuk mengatur rekayasa lalu lintas kendaraan berat yang tidak bisa melintasi jembatan.

Sebagai solusi sementara, Jalan Werlah terus dioptimalkan sebagai jalur alternatif utama. Pemkab Bener Meriah bahkan telah mengajukan usulan pelebaran Jalan Werlah melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) agar arus lalu lintas di jalur pengganti tersebut semakin lancar.

Percepat Desain Jembatan Permanen

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Aceh dipastikan akan terus memantau pergerakan dan kondisi Jembatan Enang-Enang selama masa darurat ini berlangsung.

Mengenai solusi jangka panjang, Kementerian PU berjanji akan mempercepat tahapan perencanaan jembatan permanen.

“Sebenarnya, jembatan permanen di Enang-Enang sudah masuk dalam program kerja tahun 2027. Namun, melihat kondisi mendesak saat ini, kami akan mempercepat perencanaannya dengan menyiapkan desain pada tahun 2026. Sehingga, insyaallah pada tahun 2027 pekerjaan fisiknya sudah bisa langsung dieksekusi,” pungkas Zulkarnaini.