Lombok Barat – Sebagai respons cepat atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga di Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, serta Dusun Madak Belek 2, Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki dengan total 12.000 liter air bersih yang ditampung pada tandon berkapasitas 5.300 liter. Bantuan ini memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 220 kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan memperoleh air selama musim kemarau.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas Kementerian PU, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Menurutnya, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, khususnya di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim.

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," kata Menteri Dody.

Selain memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat melalui distribusi air bersih, Kementerian PU juga terus menjalankan strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan, termasuk dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air secara terpadu guna menjamin ketersediaan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

"Strategi Kementerian PU adalah memastikan ketersediaan air baku dan air irigasi tetap terjaga melalui optimalisasi bendungan, embung, jaringan irigasi, operasi waduk, serta berbagai langkah antisipatif lainnya sehingga kebutuhan air masyarakat dan irigasi tetap terpenuhi meski menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino," ujar Menteri Dody.

Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes mengatakan kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat. Menurutnya, distribusi air bersih merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar selama musim kemarau.

"Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Penyediaan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," ujar Dades.

Dades menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung selama musim kemarau.

"Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih. Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal," kata Dades.

Penyediaan bantuan air bersih ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung penanganan darurat bencana sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar selama musim kemarau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari implementasi PU 608, yaitu sistem respons cepat Kementerian PU dalam penanggulangan bencana yang mengedepankan mobilisasi personel, peralatan, dan dukungan teknis secara cepat agar layanan dasar bagi masyarakat tetap terjaga pada saat kondisi darurat.