Guna mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan proyek infrastruktur jalan serta jembatan pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa ketersediaan jalur transportasi ini sangat krusial demi memperlancar mobilitas warga, menghubungkan berbagai kawasan, serta menghidupkan pusat ekonomi dan roda pemerintahan baru di Papua.

“Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan adalah kunci utama pemerataan di Papua. Akses yang mapan akan mempermudah jalur logistik, mendekatkan masyarakat pada fasilitas publik, dan menyatukan wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau,” ujar Dody dalam rilis resminya di Jakarta.

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendongkrak pelayanan publik sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia tersebut.

Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU menggelontorkan dana sebesar Rp337,83 miliar khusus untuk sektor jalan dan jembatan di DOB Papua pada tahun ini.

Berdasarkan data per 18 Mei 2026, realisasi serapan anggaran telah menyentuh angka Rp56,03 miliar (16,58%) dengan tingkat capaian fisik proyek di lapangan yang sudah berada di angka 20,56%.

Pemerintah membagi fokus pembangunan ini ke beberapa titik strategis, di antaranya:

• Papua Selatan: Dilakukan rekonstruksi pada Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor, yang dibagi menjadi Segmen 3 (5 km) dan Segmen 4 (6,8 km). Jalur ini diproyeksikan menjadi urat nadi menuju pusat pemerintahan dan sentra ekonomi baru.Papua Tengah:
• Pembangunan Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 km (progres fisik mencapai 29,48%).
• Pembangunan Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) membentang sejauh 4,13 km untuk mengoptimalkan akses ke bandara.
• Pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 km (progres 39,64%) guna memperlancar arus barang dan manusia di sekitar Nabire.
• Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter untuk mengatasi kendala geografis sungai dan memperkuat stabilitas transportasi darat.    

Secara akumulatif, total pagu anggaran yang dialokasikan Kementerian PU untuk DOB Papua pada TA 2026 menyentuh Rp1,17 triliun.

Dody menambahkan, dana jumbo tersebut tidak hanya mengalir ke Ditjen Bina Marga, melainkan juga disalurkan melalui Ditjen Cipta Karya serta Ditjen Sumber Daya Air. Kolaborasi lintas direktorat ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas dasar yang menunjang aktivitas pemerintahan resmi dan pelayanan publik di daerah otonom yang baru dimekarkan tersebut. Melalui lompatan infrastruktur ini, pemerintah optimistis daya saing investasi di DOB Papua akan meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.