Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mulai melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 sebagai tanda dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Keempat sekolah tersebut berada di Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bone. Dengan mulai beroperasinya sekolah tersebut, sebanyak 1.508 siswa kini memperoleh layanan pendidikan melalui fasilitas pendidikan terpadu yang telah disiapkan pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pendidikan yang lebih merata sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045”, ujar Menteri Dody.

Seiring dengan dimulainya kegiatan pembelajaran, Kementerian PU terus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai fasilitas pendukung agar seluruh infrastruktur sekolah dapat berfungsi secara optimal. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Barru melalui percepatan penyelesaian sistem penyediaan air bersih. Proses tersebut dilakukan dengan penyambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Selama proses penyelesaian berlangsung, kebutuhan air bersih bagi kegiatan MPLS dan proses belajar mengajar tetap dipenuhi melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.

Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Infrastruktur yang tersedia mencakup ruang kelas untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, serta fasilitas penunjang lainnya.

Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh. Selain mendukung kegiatan akademik, konsep sekolah berasrama yang diterapkan juga bertujuan membangun karakter peserta didik melalui lingkungan pendidikan yang terintegrasi, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga pembinaan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sulawesi Selatan saat ini melayani total 1.508 siswa dengan rincian sebanyak 446 siswa di Kabupaten Sidrap, 393 siswa di Kabupaten Barru, 340 siswa di Kabupaten Tana Toraja, dan 329 siswa di Kabupaten Bone. Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, aktivitas pendidikan mulai berjalan dengan kehadiran para siswa bersama orang tua yang turut mendampingi proses awal masuk sekolah. Para siswa kemudian disambut oleh kepala sekolah, tenaga pendidik, serta wali asuh yang akan mendampingi kegiatan pembelajaran dan kehidupan selama berada di lingkungan asrama.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU secara keseluruhan membangun sembilan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang pelaksanaan MPLS-nya dilakukan secara bertahap. Dengan dimulainya kegiatan MPLS di empat sekolah tersebut, hingga saat ini sebanyak tujuh dari sembilan Sekolah Rakyat telah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, yaitu di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bone.

Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo akan melaksanakan MPLS pada tahap berikutnya setelah penyelesaian berbagai fasilitas pendukung, khususnya utilitas, agar seluruh infrastruktur dapat berfungsi secara maksimal sejak kegiatan belajar mengajar dimulai. Langkah bertahap tersebut dilakukan untuk memastikan setiap sekolah memiliki kesiapan operasional yang baik sebelum digunakan oleh peserta didik.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya dilihat dari selesainya pekerjaan konstruksi, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung proses pendidikan. Ketika ruang kelas mulai digunakan untuk kegiatan belajar, guru dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik, serta siswa memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, maka pembangunan infrastruktur tersebut telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini juga sejalan dengan Visi PU 608, khususnya dalam mendukung target pengentasan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang mampu membuka akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait, Kementerian PU terus berupaya menghadirkan infrastruktur pendidikan yang aman, fungsional, dan berkelanjutan. Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas serta mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.