Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pembersihan dan pengangkutan lebih dari 33 ribu ton lumpur, sampah, serta material sisa bencana dari sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh. Hingga 9 Agustus 2026, total material yang berhasil ditangani mencapai 33.163,69 ton. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, terutama dalam mengembalikan kondisi lingkungan, fasilitas umum, serta layanan dasar masyarakat agar dapat kembali berfungsi secara optimal.

Kegiatan pembersihan dilakukan di beberapa wilayah yang terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Pelaksanaan penanganan tersebut didukung oleh berbagai peralatan serta tenaga lapangan untuk mempercepat proses pengangkutan material sisa bencana. Pembersihan lumpur dan sampah menjadi langkah awal yang penting agar fasilitas publik, kawasan permukiman, serta infrastruktur sanitasi dan persampahan dapat kembali digunakan sehingga aktivitas masyarakat dapat berangsur pulih.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami dampak cukup besar akibat sedimentasi dan timbunan material lumpur. Menurutnya, pembersihan perlu segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan kondisi lingkungan dapat segera dipulihkan.

“Penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama. Sejak awal bencana, sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama pascabencana Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan”, ujar Menteri Dody.

Hingga 9 Agustus 2026, Kementerian PU telah menyelesaikan proses pembersihan di 650 lokasi fasilitas umum yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Selain itu, pembersihan juga telah dilakukan pada 68 kawasan permukiman dengan fokus utama mengangkat lumpur, sampah rumah tangga, serta berbagai material sisa bencana yang menghambat aktivitas masyarakat.

Selain melakukan pembersihan wilayah terdampak, Kementerian PU juga terus mempercepat pemulihan infrastruktur sanitasi dan persampahan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Dari total 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak, sebanyak 5 lokasi telah berhasil diselesaikan penanganannya, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah dapat kembali berjalan.

Sementara itu, seluruh penanganan terhadap 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak bencana telah berhasil diselesaikan. Penyelesaian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan sanitasi masyarakat serta mencegah munculnya permasalahan lingkungan setelah terjadinya bencana.

Secara bersamaan, Kementerian PU juga terus mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur dasar lainnya sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Infrastruktur yang menjadi fokus pemulihan meliputi sistem penyediaan air minum, jaringan jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air yang mendukung aktivitas masyarakat.

Upaya penanganan pascabencana tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan tidak hanya berhenti pada pembersihan material sisa bencana, tetapi juga mencakup pengembalian fungsi infrastruktur dasar dan layanan masyarakat. Melalui pemulihan yang dilakukan secara bertahap, masyarakat Aceh diharapkan dapat kembali beraktivitas dengan aman serta kondisi wilayah terdampak dapat segera pulih.