Jakarta – Kegiatan belajar mengajar dan aktivitas keseharian para penghuni Panti Asuhan sekaligus Sekolah Menengah Atas (SMA) Puti Bungsu yang berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, kini berangsur pulih. Sebelumnya, pada tanggal 3 Agustus 2026, kawasan tersebut diterjang musibah banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Bencana ini mengakibatkan terendamnya sejumlah fasilitas penting, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga area perkantoran. Endapan lumpur pekat yang terbawa arus banjir mengharuskan adanya proses pembersihan menyeluruh agar sarana tersebut layak digunakan kembali.

Guna mempercepat proses normalisasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat turun tangan memberikan bantuan. Dukungan tersebut diwujudkan dengan pengerahan dua unit mobil tangki untuk menyalurkan air bersih yang difokuskan pada pembersihan sisa-sisa material lumpur di lokasi terdampak. Terkait hal ini, Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa orientasi utama penanganan pascabencana adalah memastikan masyarakat dapat secepatnya memperoleh layanan dasar dan kembali menjalankan rutinitas. Beliau juga menyatakan komitmen kementerian untuk terus mendukung pemulihan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana.

Sementara itu, Kepala BPBPK Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih ini merupakan wujud sinergi dan hasil pemetaan bersama Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan hasil koordinasi dan identifikasi tersebut, tim di lapangan dapat bergerak cepat mendistribusikan pasokan air ke berbagai lokasi yang menjadi prioritas penanganan.

Sebagai informasi, dampak banjir di Kota Padang tidak hanya dirasakan di Kecamatan Koto Tangah, tetapi juga meluas hingga ke wilayah Kecamatan Kuranji dan Bungus Teluk Kabung. Merespons situasi yang ada, Kementerian PU terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan kelancaran perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Langkah berkesinambungan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi fasilitas yang terdampak, sehingga masyarakat setempat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.