Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengupayakan pemulihan akses transportasi di ruas jalan Koto Mambang–Balingka, atau yang lebih dikenal sebagai Jalur Malalak, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah rehabilitasi ini diambil pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk mengembalikan keamanan mobilitas masyarakat, memastikan kelancaran distribusi logistik, serta menghidupkan kembali roda perekonomian dan aktivitas sosial warga di wilayah terdampak.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan konektivitas ini menjadi prioritas utama instansinya mengingat peran vital jalan dan jembatan sebagai urat nadi pergerakan masyarakat. Bencana alam sebelumnya telah mengakibatkan kerusakan parah pada segmen jalan mulai dari KM 69+500 hingga KM 87+875. Kerusakan tersebut meliputi amblasnya badan jalan, tertutupnya saluran drainase oleh material longsor, hingga hilangnya infrastruktur jembatan yang mengakibatkan akses terputus total di sejumlah titik.

Untuk mengatasi dampak tersebut, proses penanganan dilaksanakan melalui dua tahapan strategis, yakni pemulihan fungsi jalan secara darurat agar dapat segera dilalui, dan dilanjutkan dengan konstruksi penguatan secara permanen. Sejumlah perbaikan fisik saat ini terus dikerjakan secara bertahap. Pada titik KM 74+875, akses yang terputus diatasi dengan pemasangan jembatan baru. Sementara itu, normalisasi drainase dilakukan di KM 74+610, serta penguatan lereng, badan jalan, dan saluran air dieksekusi di beberapa titik seperti KM 69+575, KM 75+950, dan KM 76+290. Guna menangani area longsor yang sulit dijangkau, khususnya pada rentang KM 78+050 hingga KM 82+700, Kementerian PU mengaplikasikan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR). Teknologi ini dimanfaatkan untuk memetakan topografi medan secara presisi sehingga proses pembersihan material longsor dan penataan jalur dapat berjalan lebih efektif.

Seluruh rangkaian proyek perbaikan fisik ini telah dikerjakan sejak bulan Desember 2025 dan diproyeksikan akan rampung sepenuhnya pada bulan Desember 2026. Melalui upaya yang berkesinambungan ini, Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembukaan kembali akses jalan yang tertutup, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan dan keandalan infrastruktur. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki jalur konektivitas yang jauh lebih aman, dapat diandalkan untuk aktivitas harian, serta lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa yang akan datang.