Jakarta – Sebagai upaya untuk menunjang kelancaran pelayanan publik dan konektivitas pusat pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan. Melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bina Marga, fokus pengerjaan saat ini dititikberatkan pada ruas jalan yang menjadi akses penghubung utama antara ibu kota Kabupaten Merauke menuju Kantor Gubernur Papua Selatan.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur pemerintahan yang layak sangat krusial bagi daerah otonomi baru. Fasilitas ini menjadi kunci agar lembaga pemerintahan setempat dapat beroperasi secara optimal dalam melayani masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan demi memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Secara teknis, proyek peningkatan aksesibilitas ini direalisasikan melalui dua paket rekonstruksi di Ruas Simpang Kuprik – Kampung SP9 – SP3 Salor. Jalan strategis ini memiliki peran vital dalam memfasilitasi pergerakan aparatur sipil negara maupun warga setempat. Pada paket pertama yang meliputi Segmen 4, perbaikan jalan ditargetkan mencakup panjang 5 kilometer dengan tingkat kemajuan fisik saat ini telah menyentuh angka 56,13%. Sementara itu, paket kedua menangani jalan sepanjang 6,8 kilometer dengan capaian penyelesaian fisik sebesar 50,42%.

Kedua tahap pekerjaan rekonstruksi ini diproyeksikan akan rampung dan mencapai tahap serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) pada 31 Desember 2026. Guna memastikan target tersebut tercapai tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas, Menteri Dody menegaskan bahwa pihak kementerian secara konsisten terus melakukan pengawasan ketat serta pengendalian mutu di lapangan.

Kehadiran infrastruktur jalan raya di Papua Selatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas transportasi. Lebih jauh dari itu, infrastruktur ini diharapkan mampu mempererat integrasi antarwilayah, memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, serta mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di bagian selatan Papua. Langkah strategis ini juga selaras dengan komitmen PU 608 dalam menyediakan infrastruktur yang mampu memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat luas.