MATARAM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus memacu percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dokumen teknis yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026 ini akan menjadi landasan utama bagi eksekusi pembangunan fisik yang direncanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2027.

Langkah rekonstruksi ini diambil menyusul kerusakan parah pada bangunan utama Gedung DPRD Provinsi NTB akibat insiden kebakaran pascaaksi demonstrasi di Kota Mataram pada Agustus 2025 silam.

Penyusunan DED menjadi fase strategis karena memuat perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari detail arsitektur, struktur bangunan, sistem utilitas, hingga proyeksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi.

Desain Telah Disetujui, Pembongkaran Masuk Tahap Akhir

Perkembangan proyek ini dipantau langsung melalui peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Cipta Karya, Meike Kencanawulan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (22/7/2026).

Dalam tinjauan tersebut, dipaparkan sejumlah alternatif desain bangunan. Ketua DPRD Provinsi NTB dikabarkan telah memilih dan menyetujui satu desain final yang kini dijadikan acuan penyusunan DED guna mempercepat proses perencanaan.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB, Dades Prinandes, memaparkan bahwa proses penyusunan DED ini telah berjalan sejak April 2026.

"Penyusunan DED ini memakan waktu sekitar enam bulan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Begitu dokumen perencanaan ini selesai, kami mengusulkan agar pembangunan fisik dapat langsung dieksekusi pada TA 2027," jelas Dades.

Ia juga menambahkan bahwa proses penghapusan aset saat ini tengah diurus oleh Pemprov NTB, sementara pengerjaan pembongkaran sisa bangunan yang rusak berat sudah memasuki tahap akhir.

Dorong Lelang Dini untuk Efisiensi Waktu

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan penuhnya terhadap percepatan rekonstruksi gedung wakil rakyat tersebut. Ia bahkan mendorong agar proses lelang dini segera dipersiapkan.

"Seperti yang disarankan oleh Staf Ahli Menteri PU, lelang dini perlu dilakukan. Dengan begitu, segera setelah anggarannya tersedia, kontrak kerja bisa langsung berjalan sehingga penyelesaian konstruksinya akan jauh lebih cepat," tegas Lasarus. Ia memastikan Komisi V DPR RI siap mengawal alokasi anggaran pembangunan pasca-DED rampung.

Sinergi Penganggaran TA 2027

Terkait kesiapan dana, Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, mengungkapkan bahwa skema dukungan pendanaan saat ini sedang dalam proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil pembahasan tersebut nantinya harus diintegrasikan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2027.

"Kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi V DPR RI agar anggaran tersebut dapat dipastikan masuk ke dalam DIPA TA 2027, sehingga proses lelang dapat segera kami laksanakan," pungkas Triono.

Melalui pengawalan ketat pada setiap tahapan, Kementerian PU berkomitmen memastikan kelancaran pembangunan kembali Gedung DPRD NTB ini tepat waktu dan tepat mutu. Harapannya, fungsi kelembagaan dan pelayanan pemerintahan di NTB dapat segera pulih dan beroperasi secara maksimal.